Megawati Kritik PBB Tidak Bisa Selesaikan Perang: Pertanyaan Besar Bagi Saya

Megawati Kritik PBB Tidak Bisa Selesaikan Perang

Beritanara.com – Kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta ke Megawati Institute, Jakarta Pusat, Jumat (28/8), menjadi panggung bagi Megawati Kritik PBB Tidak Bisa mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan. Di hadapan tamu negara tersebut, mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia mempertanyakan secara terbuka mengapa organisasi internasional terbesar di dunia gagal menghentikan peperangan yang masih menyala di berbagai belahan bumi.

Pertanyaan Besar dari Sudut Pandang Mantan Kepala Negara

Megawati menyatakan bahwa ketidakmampuan lembaga multilateral tersebut meredam kekerasan merupakan persoalan yang sangat membingungkan baginya, terutama ketika dilihat dari posisi seorang mantan kepala negara yang pernah memimpin negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Ia menegaskan bahwa pertanyaan mengapa perang terus berlanjut tanpa solusi konkret dari forum internasional merupakan “pertanyaan besar” yang belum terjawab.

“Seperti sekarang ini saja menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? It’s a big question for me,” ujar Megawati di hadapan Ramos-Horta.

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan diplomatik. Sebagai figur politik yang pernah duduk di kursi kepresidenan, Megawati memiliki perspektif langsung tentang bagaimana mekanisme internasional seharusnya bekerja untuk menjaga perdamaian. Ketidakberdayaan yang ia soroti menyentuh inti fungsi organisasi yang didirikan pada 1945 untuk mencegah terulangnya konflik berskala besar.

Warisan Sukarno dan Desakan Reformasi Mendasar

Megawati kemudian menyinggung sosok ayahnya, Presiden ke-1 RI Sukarno, yang semasa hidup senantiasa mendorong agar lembaga tersebut melakukan transformasi struktural. Menurut Megawati, organisasi itu dibentuk dalam konteks pasca-Perang Dunia Kedua dan kini menghadapi tatanan peradaban yang sangat berbeda dari era pendiriannya.

“Ayah saya adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus merubah diri,” kata Megawati.

“Karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah beda peradabannya untuk supaya semakin ada keadilan,” sambungnya.

Argumen ini sejalan dengan kritik yang selama puluhan tahun dilontarkan oleh negara-negara berkembang terhadap arsitektur keamanan global. Perubahan demografis, munculnya aktor non-negara, serta pergeseran pusat kekuatan ekonomi membuat kerangka lama dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan abad ke-21.

Ketimpangan Struktur Dewan Keamanan

Lebih tajam lagi, Megawati menilai susunan Dewan Keamanan saat ini tidak lagi mencerminkan kepentingan mayoritas negara anggota. Ia mendesak agar komposisi dan mekanisme pengambilan keputusan lembaga tersebut mengalami perubahan fundamental, bukan sekadar penyesuaian kosmetik.

“Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini. Harus benar-benar mendapatkan sebuah perubahan baru,” tegasnya.

Kritik terhadap struktur Dewan Keamanan bukan hal baru dalam diplomasi Indonesia. Sejak era Sukarno hingga kini, pemerintah Indonesia konsisten menyuarakan perluasan kursi tetap dan reformasi hak veto agar lembaga tersebut lebih representatif. Pernyataan Megawati di hadapan kepala negara Timor Leste menegaskan bahwa suara tersebut tetap hidup di tingkat tertinggi politik nasional.

FAQ

Kapan dan di mana pernyataan ini disampaikan?

Megawati menyampaikan kritik tersebut pada Jumat, 28 Agustus, di Megawati Institute, Jakarta Pusat, saat menerima kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta.

Apa inti kritik yang disampaikan?

Inti pesannya adalah bahwa organisasi internasional terbesar gagal menghentikan perang yang masih berlangsung di berbagai negara, dan struktur Dewan Keamanan perlu diubah secara fundamental agar lebih mencerminkan kepentingan negara berkembang.

Apakah kritik ini baru bagi Megawati?

Bukan. Megawati telah lama menyuarakan desakan reformasi lembaga multilateral, termasuk memperluas representasi negara berkembang di Dewan Keamanan. Pernyataan kali ini melanjutkan garis pemikiran yang sama dengan merujuk pada warisan politik ayahnya, Sukarno.