Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Evaluasi PP Soal Pembatasan Produk Tembakau

Tuai Sorotan: Pemerintah Diminta Evaluasi PP Tembakau

Beritanara.com – Isu Tuai Sorotan Pemerintah Diminta Evaluasi kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku industri hasil tembakau. Perdebatan publik seputar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pengamanan zat adiktif—yang mencakup produk tembakau maupun rokok elektronik—masih terus bergulir di berbagai forum kebijakan. Di tengah dinamika tersebut, perwakilan industri hasil tembakau secara tegas meminta agar pemerintah tidak menerapkan ketentuan secara langsung tanpa terlebih dahulu melalui proses kajian dampak yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dampak Berantai terhadap Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Sulami Bahar, Ketua Gapero Surabaya, menyampaikan bahwa sejumlah pasal dalam regulasi tersebut berpotensi mengguncang keberlangsungan industri hasil tembakau secara struktural. Ia mengingatkan bahwa sektor ini bukan sekadar satu mata rantai produksi, melainkan ekosistem ekonomi berskala besar yang menyentuh jutaan tenaga kerja, ratusan ribu petani tembakau, serta penerimaan negara dan perekonomian daerah secara langsung maupun tidak langsung.

“Industri hasil tembakau harus dilihat sebagai sebuah ekosistem yang besar. Ketika regulasi diperketat, pemerintah juga harus menghitung dampaknya terhadap industri, tenaga kerja, petani, penerimaan negara, dan perekonomian daerah,” ujar Sulami pada Senin (24/8/2026).

Ia menambahkan bahwa setiap pengetatan regulasi tanpa kajian dampak yang memadai berisiko menciptakan gelombang pengangguran di daerah-daerah sentra pertembakauan, sekaligus mengurangi kontribusi fiskal yang selama ini menopang program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendekatan parsial hanya dari sisi pengendalian konsumsi dinilai tidak cukup; pemerintah perlu mempertimbangkan konsekuensi makroekonomi secara utuh.

Batas Nikotin, Tar, dan Kewajiban Pengujian Kandungan

Salah satu ketentuan yang paling banyak mendapat sorotan adalah kewajiban bagi produsen maupun importir untuk mematuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar, serta melakukan pengujian kandungan produk secara berkala. Sulami menilai ketentuan semacam itu perlu ditelaah secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik tiap jenis produk, kapasitas teknologi industri dalam negeri, serta efeknya terhadap rantai pasok tembakau dari tingkat petani hingga lini produksi pabrik.

Menurutnya, tanpa transisi yang memadai dan dukungan teknis, kewajiban pengujian dapat menambah beban biaya operasional yang pada akhirnya ditransfer ke harga jual, sehingga justru memperburuk daya saing produk domestik di pasar regional.

Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsorship

Di samping aturan kandungan, PP Nomor 28 Tahun 2024 juga memperketat tata kelola iklan, promosi, dan sponsorship yang berkaitan dengan produk tembakau serta rokok elektronik. Sulami menegaskan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh dipandang secara parsial hanya dari sudut pandang pengendalian konsumsi, melainkan harus dilihat secara utuh beserta konsekuensi ekonominya terhadap pelaku usaha, media, dan penyelenggara acara yang selama ini bergantung pada sponsorship sektor tembakau.

Panggilan agar Kebijakan Didasari Data dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Sulami menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tergesa-gesa memberlakukan ketentuan yang berpotensi membebani industri tanpa terlebih dahulu melakukan kajian dampak secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus dibangun di atas data empiris yang valid serta melibatkan pelaku industri, petani, pekerja, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam proses perumusan.

“Kami meminta agar pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh dengan melibatkan industri, petani, pekerja, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan baru bagi industri dan tenaga kerja,” tegasnya.

Di luar isu PP Nomor 28 Tahun 2024, Sulami turut menyoroti urgensi perbaikan tata kelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai instrumen yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani tembakau di sentra-sentra produksi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PP Nomor 28 Tahun 2024 sudah berlaku penuh? Regulasi tersebut telah diterbitkan, namun implementasi beberapa ketentuan teknis masih menunggu aturan pelaksana. Kalangan industri meminta jeda evaluasi sebelum penerapan penuh agar dampak ekonomi dapat diukur secara akurat.

Siapa yang paling terdampak jika aturan kandungan diterapkan tanpa transisi? Petani tembakau di sentra produksi, pekerja pabrik hasil tembakau, serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada rantai pasok sektor ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi mendadak.

Apa yang diminta Gapero Surabaya secara spesifik? Gapero Surabaya meminta pemerintah menunda penerapan penuh ketentuan yang berpotensi membebani industri hingga kajian dampak menyeluruh—melibatkan industri, petani, pekerja, dan pemerintah daerah—selesai dilakukan.