Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Revisi Perda Pengendalian Pencemaran Udara

Dukungan DPRD DKI terhadap Pembaruan Regulasi Udara Jakarta

Beritanara.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan persetujuannya agar revisi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DKI Jakarta Tahun 2027. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatu telah menerima audiensi serta pemaparan dari organisasi masyarakat sipil terkait mendesaknya pembaruan aturan tersebut.

“Kami mendukung revisi Perda Pengendalian Pencemaran Udara untuk masuk dalam Propemperda 2027. Kami juga telah mendengar audiensi dan pemaparan dari Bicara Udara terkait urgensi revisi regulasi ini.”

Advokasi dari Bicara Udara

Novita Natalia, Co-Founder organisasi swadaya masyarakat Bicara Udara, menyambut baik pencantuman Rancangan Perda Pengendalian Pencemaran Udara ke dalam Propemperda 2027. Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk memperbarui aturan yang telah berlaku lebih dari satu dekade sejak pengesahan Perda Nomor 2 Tahun 2005.

“Masuknya Raperda Pengendalian Pencemaran Udara ke dalam Propemperda 2027 merupakan langkah penting yang patut diapresiasi. Namun, ini bukan akhir dari proses advokasi. Justru setelah ini, perhatian perlu diarahkan pada bagaimana Raperda ini dibahas dan memastikan substansinya benar-benar mampu menjawab persoalan kualitas udara Jakarta serta melindungi kesehatan masyarakat.”

Kompleksitas Emisi Udara Saat Ini

Karakteristik pencemaran udara di ibu kota kini jauh lebih rumit dibanding kondisi ketika regulasi lama disahkan. Sumber emisi tidak lagi terbatas pada sektor transportasi semata. Aktivitas industri, proyek konstruksi, pembakaran sampah secara terbuka, hingga polutan yang melintasi batas administratif turut memperberat beban kualitas udara Jakarta.

Natalia menekankan bahwa aturan harus mampu beradaptasi seiring perubahan persoalan yang dihadapi warga. Proses pembahasan Raperda, menurutnya, wajib dijalankan secara transparan, bertumpu pada data kesehatan, melibatkan partisipasi publik, dan menghasilkan ketentuan yang dapat diterapkan secara nyata.

Prioritas Substansi yang Diawal

Sejumlah poin substansial akan terus diawal oleh Bicara Udara selama proses legislasi berlangsung. Di antaranya mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, keterbukaan serta aksesibilitas data kualitas udara, pengendalian berbagai sumber emisi, pelarangan pembakaran terbuka, dan penguatan mekanisme pengawasan beserta penegakan hukum yang efektif.