Ada Dugaan Penerimaan oleh Penyelenggara Negara di Kabupaten Bogor, KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar

KPK Amankan Rp1,5 Miliar Terkait Dugaan Korupsi di Bogor

Beritanara.com – Ada dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara menjadi sorotan utama dalam operasi terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lembaga antirasuah tersebut berhasil mengamankan uang tunai senilai sekitar Rp1,5 miliar dalam rangkaian kegiatan penyelidikan yang berlangsung pada Jumat (21/8/2026). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi temuan itu dalam keterangan resmi kepada awak media di Jakarta dan menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor pendapatan daerah.

“Betul memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah,” ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers.

Latar Belakang dan Fokus Penyelidikan

Budi menjelaskan bahwa langkah penyelidikan tersebut menyoroti dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara, khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor. Fokus utamanya adalah praktik pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah setempat. Upah pungut merupakan kompensasi yang diberikan kepada petugas pemungut pajak atau retribusi daerah sebagai imbalan atas kinerja mereka dalam mengumpulkan penerimaan negara atau daerah. Dalam kasus ini, diduga sebagian dari kompensasi tersebut dipotong secara tidak sah dan dialihkan ke pihak-pihak tertentu di luar mekanisme resmi.

“Kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.”

Penyelidikan ini merupakan kelanjutan dari laporan masyarakat serta temuan awal yang mengarah pada indikasi kuat adanya aliran dana tidak sah. KPK menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan yang digunakan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap langkah prosedural memiliki landasan hukum yang kuat sebelum masuk ke fase yang lebih berat.

Tahapan Hukum dan Prospek Penyidikan

Menurut Budi, gelar perkara tingkat pimpinan telah dilaksanakan sejak Kamis malam dan menghasilkan keputusan untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Uang yang diamankan kini berpeluang disita secara resmi pada fase tersebut guna mendalami konstruksi perkara secara menyeluruh. Penyidik akan melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak