Sederet Polemik Habib Bahar bin Smith Sepanjang 2026, dari Kasus Penganiayaan hingga Geruduk Pabrik Miras

Jejak Kontroversi Habib Bahar bin Smith di Tahun 2026

Beritanara.com – Tahun 2026 menandai periode yang penuh sorotan bagi Habib Bahar bin Smith. Serangkaian peristiwa—mulai dari proses hukum terkait dugaan kekerasan fisik, penolakan terhadap kelompok LGBTQ serta minuman keras di Bogor, hingga kunjungan ke pabrik miras di Citeureup—menjadikan namanya terus menghiasi ruang publik sepanjang tahun tersebut.

Proses Hukum Dugaan Penganiayaan Anggota Banser

Benih polemik ini berakar pada insiden yang terjadi di Cipondoh, Tangerang, pada September 2025. Saat itu, seorang anggota Banser NU yang hadir dalam acara ceramah dilaporkan mengalami dugaan penganiayaan. Laporan tersebut kemudian berujung pada proses penyidikan formal.

Pada 1 Februari 2026, Polres Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka. Dalam perkara yang sama, tiga individu yang diidentifikasi sebagai pengawalnya turut memperoleh status tersangka. Pihak kepolisian menegaskan bahwa keterangan saksi maupun korban telah menjadi landasan dalam penyidikan.

Pemeriksaan lanjutan terhadap Habib Bahar dilaksanakan pada 11–12 Februari 2026. Usai proses pemeriksaan itu, aparat memutuskan untuk tidak menahan dirinya. Keputusan penangguhan penahanan didasarkan pada beberapa pertimbangan: jaminan dari pihak keluarga dan kuasa hukum, sikap kooperatif yang ditunjukkan, serta kondisi fisik yang memerlukan perawatan khusus.

Seiring berjalannya waktu, kubu Habib Bahar mengajukan upaya penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Jalur ini ditawarkan sebagai alternatif penyelesaian damai antara para pihak yang berselisih. Proses hukum atas dugaan penganiayaan ini pun menjadi salah satu babak kontroversial yang mewarnai perjalanan publik Habib Bahar di tahun 2026.

Demo Tolak LGBTQ dan Miras di Balai Kota Bogor

Pada 24 Juli 2026, Habib Bahar hadir dalam aksi Front Persaudaraan Islam (FPI) yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor. Aksi massa tersebut mengusung tuntutan penolakan terhadap keberadaan LGBTQ serta peredaran minuman keras, sekaligus mendesak pemerintah daerah memperketat regulasi terkait perilaku seksual yang dianggap menyimpang.

Dari atas mobil komando, Habib Bahar menyuarakan aspirasi peserta aksi. Salah satu tuntutan utama yang digaungkan adalah penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual—disingkat P4S—di wilayah Kota Bogor.

Perwakilan massa yang turut didampingi Habib Bahar kemudian melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan bahwa kerangka aturan mengenai pencegahan penyimpangan perilaku seksual sesungguhnya telah memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah sejak tahun 2021.