Dewan Pers Sambut Kunjungan Haji Ninong dari Kotamobagu, Bahas Dinamika Masyarakat Hingga Ekosistem Pers di Daerah

Dewan Pers Sambut Kunjungan Haji Ninong

Beritanara.com – Dewan Pers Sambut Kunjungan Haji Ninong dari Kotamobagu menjadi momentum penting bagi penguatan dialog antara lembaga pengawas pers dan tokoh masyarakat daerah. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dewan Pers, Jakarta, mempertemukan Dar Edi Yoga—Anggota Kelompok Kerja Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers—dengan Sudirman Sulaiman, sosok yang akrab disapa Haji Ninong, seorang tokoh masyarakat asal Kotamobagu, Sulawesi Utara. Agenda dialog mencakup dua poros utama: dinamika sosial masyarakat di tingkat daerah serta arah perkembangan ekosistem pers lokal.

Dinamika Sosial dan Peran Media di Akar Rumput

Haji Ninong membuka percakapan dengan paparan kondisi terkini masyarakat Kotamobagu dan wilayah Sulawesi Utara. Ia menyoroti bagaimana informasi beredar di tingkat akar rumput, di mana media lokal masih menempati posisi paling dekat dengan keseharian warga. Menurutnya, kedekatan tersebut membuat peran pers daerah sebagai penghubung informasi tidak dapat digantikan oleh platform digital atau media sosial.

Lebih lanjut, Sudirman Sulaiman menekankan bahwa masyarakat di daerah membutuhkan narasi yang akurat dan berimbang. Ketika arus informasi dari berbagai kanal semakin deras, warga justru lebih membutuhkan media profesional yang mampu memverifikasi fakta sebelum menyampaikannya. Tanpa verifikasi yang ketat, kata dia, kepercayaan publik terhadap pers lokal akan terus tergerus.

Tantangan Transformasi Digital bagi Pers Daerah

Dar Edi Yoga menanggapi bahwa pers daerah menghadapi tekanan besar dari transformasi digital. Media lokal, kata dia, harus mempertahankan standar jurnalistik yang baik sambil menyesuaikan diri dengan pergeseran pola konsumsi berita masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kecepatan bukan satu-satunya ukuran kualitas pemberitaan; akurasi dan keberimbangan tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh dikompromikan.

“Pers daerah memiliki peran strategis. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan ikut mengawal pembangunan di daerah,” ujar Dar Edi Yoga, Selasa (18/8/2026).

Kolaborasi Lintas Pihak sebagai Jalan Keluar

Dar Edi Yoga menegaskan bahwa penguatan pers daerah hanya mungkin tercapai melalui kerja sama lintas pihak. Insan pers, warga, pemerintah daerah, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya harus duduk bersama dalam satu kerangka kolaborasi. Tanpa sinergi tersebut, upaya meningkatkan kualitas pemberitaan daerah akan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.

Pertemuan ini juga merupakan bagian dari langkah Dewan Pers untuk memperluas kanal komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat di daerah. Masukan publik dianggap krusial agar arah pengembangan pers tetap berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir pihak. Melalui dialog rutin seperti ini, lembaga pengawas pers dapat memetakan persoalan nyata yang dihadapi media lokal dan merumuskan respons kebijakan yang tepat sasaran.

Dari Kotamobagu, satu pesan sederhana namun tegas mengemuka: pers daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton perubahan, melainkan harus hadir sebagai kekuatan yang ikut menentukan arah transformasi di wilayahnya. Dukungan terhadap jurnalisme yang bertanggung jawab menjadi prasyarat agar ekosistem pers lokal tetap sehat dan berfungsi bagi kepentingan publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa tujuan utama pertemuan antara Dewan Pers dan Haji Ninong? Tujuan utamanya adalah membahas dinamika sosial masyarakat di daerah serta arah pengembangan ekosistem pers lokal, sekaligus memperluas kanal komunikasi Dewan Pers dengan elemen masyarakat di daerah.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam dialog tersebut? Dialog melibatkan Dar Edi Yoga, Anggota Kelompok Kerja Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, serta Sudirman Sulaiman (Haji Ninong), tokoh masyarakat asal Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Kapan dan di mana pertemuan ini berlangsung? Pertemuan dilaksanakan pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Kantor Dewan Pers, Jakarta.

Apakah hasil pertemuan ini mengikat