Pengamat Politik Menilai Pidato Sultan B. Najamudin Tunjukkan DPD RI Mulai Menemukan Peran Strategisnya

Pengamat Politik Menilai Pidato Sultan: DPD RI Temukan Peran Strategis

Beritanara.com – Lucius Karus, pengamat politik terkemuka, memberikan analisis mendalam mengenai orasi yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. Pertemuan bersama antara DPR dan DPD RI di kompleks Senayan, Jakarta, menjadi latar belakang pidato bersejarah tersebut pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam kesempatan ini, Sultan menyampaikan visi baru bagi lembaga perwakilan daerah yang selama ini masih mencari identitasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut pandangan Lucius, pidato Sultan menandai perubahan signifikan dalam fungsi kelembagaan DPD. Lembaga ini kini mulai tampil sebagai representasi kepentingan daerah yang lebih aktif dan terarah. Selama ini, DPD sering kali dianggap sebagai lembaga yang kurang memiliki peran konkret dalam proses legislasi nasional. Namun, melalui orasi tersebut, Sultan berhasil menunjukkan bahwa DPD memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat.

Lebih dari Sekadar Aspirasi Daerah

Pidato Sultan tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi biasa. Lebih dari itu, ia menunjukkan upaya mendorong kepentingan daerah agar menjadi bagian integral dari agenda kebijakan nasional. Sultan menekankan bahwa DPD tidak boleh lagi bersifat pasif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kelembagaan ini harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional.

Menurut saya, DPD mulai menemukan peran strategisnya. DPD tidak sekadar menyuarakan kepentingan daerah, tetapi berusaha menjembatani kepentingan daerah dengan agenda pembangunan nasional, kata Lucius di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Pendekatan Konstruktif dan Sinergis

Lucius menilai pendekatan yang digunakan Sultan B. Najamudin cukup konstruktif. Ia tidak menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan. Sebaliknya, Sultan justru menegaskan bahwa pusat dan daerah merupakan satu kesatuan utuh dalam membangun Indonesia. DPD menjalankan fungsi representasi daerah tanpa harus mempertentangkan keduanya.

Dalam orasinya, Sultan juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai lembaga negara. Ia berpendapat bahwa kolaborasi yang efektif antara DPR, DPD, dan pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah dicanangkan sejak lama.

Justru yang dibangun adalah sinergi agar kebijakan nasional benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di daerah, ujarnya.

RUU Daerah Kepulauan sebagai Bukti Nyata

Salah satu indikator paling konkret dari arah baru ini adalah perjuangan DPD RI terhadap RUU Daerah Kepulauan. Legislasi ini telah diperjuangkan oleh DPD sejak tahun 2017. Selama hampir satu dekade, DPD terus mendorong pengesahan RUU ini agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia.

Kini, RUU tersebut telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan mulai mendapatkan dukungan untuk dibahas bersama pemerintah serta DPR RI. Hal ini menunjukkan adanya proses politik yang menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Momentum ini menjadi bukti bahwa perjuangan DPD tidak sia-sia dan dapat menghasilkan perubahan nyata dalam sistem ketatanegaraan.

RUU Daerah Kepulauan menjadi contoh bagaimana aspirasi yang diperjuangkan secara konsisten akhirnya masuk ke dalam agenda legislasi nasional. Ketika pemerintah juga memberikan respons positif, ini menunjukkan ada proses politik yang menghasilkan sesuatu bagi daerah, kata Lucius.

Momentum ini dinilai penting karena RUU Daerah Kepulauan tidak hanya menyangkut kepentingan sejumlah wilayah tertentu. Lebih dari itu, regulasi ini berkaitan dengan bagaimana negara mengelola pembangunan berdasarkan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan adanya regulasi ini, daerah-daerah kepulauan akan mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi anggaran dan program pembangunan nasional.

Kalau regulasi ini nantinya benar-benar lahir dan memberikan afirmasi yang tepat bagi daerah kepulauan, maka itu bisa menjadi legacy penting. Di situ kita bisa melihat bahwa perjuangan DPD memiliki dampak yang konkret, ujarnya.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Pidato Sultan B. Najamudin

Apa isi utama pidato Sultan B. Najamudin pada 14 Agustus 2026? Pidato tersebut membahas peran strategis DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan penekanan pada sinergi antara pusat dan daerah serta perjuangan RUU Daerah Kepulauan.

Siapa Lucius Karus dan apa kredensinya sebagai pengamat politik? Lucius Karus adalah pengamat politik terkemuka di Indonesia yang sering memberikan analisis mengenai dinamika politik nasional dan peran lembaga-lembaga negara.

Berapa lama DPD RI memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan? DPD RI telah memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan sejak tahun 2017, atau hampir satu dekade sebelum RUU ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Apa implikasi RUU Daerah Kepulauan bagi pembangunan nasional? RUU ini akan memberikan afirmasi dan perlindungan hukum bagi wilayah-wilayah kepulauan, memastikan bahwa pembangunan nasional memperhatikan karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Bagaimana reaksi pemerintah terhadap pidato Sultan B. Najamudin? Pemerintah memberikan respons positif terhadap pidato Sultan, yang ditunjukkan melalui dukungan terhadap RUU Daerah Kepulauan dan komitmen untuk membangun sinergi dengan DPD RI.