Publik Desak Pengungkapan Dugaan Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Mahasiswa dan Publik Tuntut Transparansi Kasus Febrie Adriansyah

Beritanara.com – Isu dugaan tindak pidana penipuan (TPPU) yang melibatkan mantan anggota Jampidsus, Febrie Adriansyah, kembali menjadi sorotan masyarakat. Hal ini muncul dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan tema ‘Menakar Isu Indonesia Emas 74 Kg’.

Kegiatan tersebut membahas berbagai aspek penting, mulai dari penegakan hukum, transparansi aset pejabat negara, hingga kontribusi mahasiswa dalam pengawasan demokrasi. Para peserta menyoroti sejumlah ketidakwajaran yang memerlukan perhatian lebih, termasuk dinamika kasus Febrie Adriansyah.

Korupsi sebagai Masalah Struktural

Rahma BD, salah satu peserta diskusi, menyampaikan pandangan bahwa korupsi tidak hanya soal individu pelaku, tetapi juga sistem yang memfasilitinya. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme penyelesaian perkara korupsi.

“Korupsi ini sudah terjadi berkali-kali. Tapi pernah tidak kita meneliti sistem dalam penyelesaian kasus korupsi? Kenapa orang-orang yang bekerja di dalam sistem itu justru bisa melakukan korupsi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Peran Aktif Mahasiswa dalam Demokrasi

Ari dari MMT mendorong agar BEM Universitas tidak sekadar berdiskusi, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Menurutnya, hasil pembahasan harus ditindaklanjuti melalui kajian akademis dan langkah organisasi yang terukur.

“BEM Universitas tetap harus mengawal dan menindaklanjuti hasil dari diskusi hari ini,” tegasnya.

Forum juga menyoroti posisi mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab dalam merespons persoalan kebangsaan. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan diskusi sebagai bagian dari masyarakat akademik.

Melawan Stigma ‘Mahasiswa Sewaan’

BEM Unindra mengkritik fenomena pelabelan negatif terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik melalui demonstrasi. Istilah ‘mahasiswa sewaan’ atau tuduhan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu dinilai tidak tepat sebagai cara membungkam kritik.

Helmi Fahri menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat sekaligus kewajiban moral untuk memastikan perjuangannya tetap berdasarkan data dan kepentingan publik.

Para peserta juga mempertanyakan proses hukum yang sedang berjalan, keterlibatan berbagai institusi, serta perkembangan status para pihak yang terlibat. Semua hal ini menjadi bagian dari tuntutan transparansi yang semakin kuat dari publik.