Pertahankan WTP 14 Tahun Berturut-turut, BPK RI Minta MA Perkuata Tata Kelola Tuju Government 5.0

BPK RI Apresiasi Pencapaian Mahkamah Agung dalam Tata Kelola Keuangan

Beritanara.com – Mahkamah Agung (MA) kembali mencatatkan prestasi gemilang di hadapan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hingga memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2025, lembaga peradilan tertinggi tersebut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat belas tahun secara berturut-turut. Selain itu, MA juga telah menindaklanjuti sebanyak 1.948 rekomendasi yang diajukan BPK, atau setara dengan 96,65 persen. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang hanya mencapai 76 persen.

Langkah ini disampaikan oleh Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK RI yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas AKN IV BPK. Ia hadir dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan MA Tahun 2025 di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menekankan bahwa fungsi audit harus melampaui sekadar pemberian opini formal.

Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Transformasi Menuju Government 5.0 dan Prinsip ESG

Nyoman mendorong agar MA terus memperkuat fondasi tata kelola sambil bergerak menuju transformasi berbasis teknologi dan keberlanjutan. Menurutnya, penguatan ini harus sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta adopsi Government 5.0. Pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis data mendalam, serta kolaborasi antar-sektor dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan publik.

Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana mengombinasikan Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG.

Selain apresiasi atas capaian yang telah diraih, BPK juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan perhatian lebih di lingkungan MA. Di antaranya meliputi sistem pengendalian intern, manajemen aset negara, penerimaan negara, proses pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Nyoman menambahkan bahwa tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan merupakan elemen vital. Hasil audit tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif semata, melainkan harus benar-benar mendorong perbaikan sistem dan peningkatan kualitas tata kelola secara menyeluruh.

Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, sinergi antara BPK dan MA diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.