Jelang Muktamar NU, Gus Miftah Kirim Pesan Keras untuk Pemburu Jabatan

Gus Miftah Tegaskan Istana Tidak Campur Tangan dalam Muktamar NU

Pondok Pesantren Tambakberas Kembali Jadi Pusat Sejarah

Beritanara.com – Pemilihan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama akan berlangsung di lokasi yang sarat makna. Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas, Jombang, dipilih sebagai venue Muktamar ke-35 yang dijadwalkan pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Keputusan ini dinilai sebagai upaya mengembalikan tradisi ke akar sejarah organisasi.

Menurut Miftah Maulana Habiburrohman, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Miftah, tempat tersebut memiliki nilai historis mendalam. KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU, pernah mengembangkan pemikiran kebangsaan dan keagamaan di sini. Gagasan-gagasan yang lahir di sana bersifat lentur namun tetap kokoh.

Tambakberas adalah tanah tempat Mbah Wahab Chasbullah memupuk gagasan kebangsaan dan keagamaan yang lentur sekaligus kokoh. Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren.

Ketegasan Soal Non-Intervensi Istana

Gus Miftah menegaskan bahwa Presiden tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hal ini disampaikan melalui tulisan berjudul “Istana Menghormati Marwah Ulama” yang diterbitkan baru-baru ini.

Maka, Istana—dalam hal ini Presiden—sepaham penulis, sama sekali tidak ikut campur, tidak mengintervensi, dan tidak terlibat dalam pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang.

Menurutnya, Presiden memahami dengan baik batas antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral organisasi keagamaan. Menghormati NU berarti memberikan ruang penuh bagi jam’iyah untuk mengambil keputusan secara mandiri, bukan mengatur dari pusat.

Kearifan dalam Menjaga Kedaulatan Kiai

Sikap Presiden tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap marwah ulama. Gus Miftah menjelaskan bahwa campur tangan terhadap NU sama dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang telah berdiri tegak selama ini.

Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam’iyah. Sebab, mengintervensi NU sama artinya dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang selama ini berdiri tegak meneduhkan bangsa.

Gus Miftah juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengklaim membawa restu Istana untuk kepentingan kontestasi internal. Praktik klaim semacam itu dinilai tidak etis dan berpotensi mencederai kehormatan Presiden serta marwah para kiai. Penegasan ini disampaikan pada Senin (10/8/2026) melalui kutipan dari tulisannya.